Twitter | Search | |
Hasyim Asy'ari
Perihal Penundaan Pilkada 2020 Fakta-Fakta yg dijadikan Dasar Pertimbangan Penundaan Pilkada 2020 1. Meningkatnya penyebaran corona virus disease (Covid-19) di Indonesia. 2. Pernyataan resmi WHO bahwa Covid-19 menyebabkan kedaruratan kesehatan yg meresahkan dunia.
Reply Retweet Like More
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @jokowi
3. Pernyataan Presiden bahwa penyebaran Covid-19 di Indonesia sebagai bencana nasional (non-alam).
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @hsym_asyari
3. Keputusan Kepala Nomor 13.A Tahun 2020 tgl 29 Februari 2020, yang menetapkan perpanjangan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 di Indonesia selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @hsym_asyari
4. Pilkada 2020 diselenggarakan di 270 Daerah Pemilihan, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota yg tersebar di 32 Provinsi, 309 Kab/Kota, 4.238 Kecamatan, 46.740 Desa/Kelurahan, dan 150.691 TPS, serta melibatkan kurang lebih 105.396.460 pemilih berdasarkan jumlah DP4.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @hsym_asyari
6. Pilkada dilaksanakan dg tahapan/kegiatan yg melibatkan banyak orang, mulai dari penyerahan dokumen dukungan bapaslon perseorangan, verifikasi administrasi & faktual dukungan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, pemungutan & penghitungan suara di TPS, dan rekapitulasi suara.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @hsym_asyari
7. Mempertimbangkan potensi penyebaran Covid-19 dapat mengenai semua orang, setiap waktu dan tempat yang tidak dapat ditentukan, sehingga potensial menjadi gangguan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @hsym_asyari
8. Terdapat fakta beberapa Anggota KPU Kab/Kota sbg penyelenggara Pilkada 2020 sudah ada yg terdampak dan berstatus Positif, PDP dan ODP Covid-19. Ini bukan potensi, tapi sudah aktual sbg bentuk gangguan thd penyelenggaraan Pilkada 2020.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @hsym_asyari
9. Berkaitan dg situasi tsb, apakah Pilkada 2020 dapat dilakukan penundaan sebagai bentuk upaya pencegahan penyebaran Covid-19?
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 20
Replying to @hsym_asyari
10. Siapa yg berwenang melakukan penundaan Pilkada 2020? Bagaimana mekanisme penundaan Pilkada 2020? Hingga kapan penundaan Pilkada 2020 dan kapan dapat dilanjutkan lagi? Apa dasar hukum penundaan Pilkada 2020?
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
11. Siapa penyelenggara dan penanggung jawab Pilkada? UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 8 (1) Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
12. Siapa penyelenggara dan penanggung jawab Pilkada? UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 8 (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi. (3) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
13. Siapa penyelenggara dan penanggung jawab Pilkada? UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 10A KPU memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data Pemilih.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
14. Berdasarkan beberapa ketentuan tsb, KPU adalah penanggung jawab akhir penyelenggaraan Pilkada. Karena itu KPU berwenang menetapkan penundaan Pilkada 2020 di seluruh 270 daerah, karena daerah terdampak Covid-19 tersebar lintas kab/kota dan provinsi seluruh wilayah Indonesia.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
15. Hal apa yg dapat jadi alasan penundaan pilkada? UU No. 1 Tahun 2015 Pasal 120, Pasal 121 menentukan bahwa hal yg dapat dijadikan alasan penundaan pilkada adalah sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan  lainnya
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
16. Sebagaimana fakta tsb di atas, secara faktual penyebaran dan penularan Covid-19 sudah menjadi gangguan faktual penyelenggaraan Pilkada 2020, dan karena itu sudah cukup dijadikan alasan penundaan Pilkada 2020
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
17. Dalam status darurat bencana terhitung sejak 29 Februari 2020 s.d. 29 Mei 2020, maka kegiatan Pilkada dalam jangka waktu tsb, yaitu: 1. Pelantikan PPS. 2. Verifikasi faktual dukungan bapaslon perseorangan; dan 3. Pemutakhiran daftar pemilih; Dapat ditunda oleh KPU.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
18. Coblosan Pilkada 2020 akan digelar berdasarkan ketentuan ini: UU 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (1) Pemungutan suara serentak Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati, serta Walikota & Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pd bln September th 2020.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @jokowi @DPR_RI and 2 others
19. Bila penundaan Pilkada 2020 melampaui jadwal coblosan 23 September 2020, maka penundaan menjadi wewenang Presiden dan sbg pembentuk UU. Mekanismenya bisa revisi UU atau terbitkan Perppu.
Reply Retweet Like
Hasyim Asy'ari Mar 21
Replying to @hsym_asyari
20. Mekanisme penundaan pilkada dilakukan dg cara usulan secara bertingkat dari PPK kepada KPU Kab/Kota, KPU Kab/Kota kepada KPU Provinsi, dan KPU Provinsi kepada KPU, sebagaimana ditentukan Pasal 122 UU 8/2015
Reply Retweet Like